Analysis of the use of discretionary rights by members of the national police under law No. 2 of 2002 and the use  of discretion in error

Edi Saputra Hasibuan

doi:10.35335/ijopsor.v11i1.125

Authors

Edi Saputra Hasibuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35335/ijopsor.v11i1.125

Keywords:

Authority, Discretion, Police

Abstract

The National Police is an institution that is the spearhead in enforcing the law and maintaining security stability in the country, against this heavy task, it is natural that every member of the police on duty has specialization in order to face and overcome existing threats, besides that as a distinguishing factor that must be inherent in every member of the National Police, there must, the existence of this right can be a way out to solve a complicated condition in the field, on the other hand, discretionary rights can also be used incorrectly because the interpretation of people can vary, this paper will see how the proper use of discretionary rights is in accordance with the legal corridor, because every member of the National Police really must be able to understand authority through their discretionary rights properly, so that there is a proper order and legal system, as a concrete example in the eyes of every community.

References

Agung, A., Mahardi, G., Minggu, I. M., & Putu, L. (2019). Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ( Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Padangbai Karangasem ). Jurnal Analogi Hukum, 1(1), 16–21.

Agustin Firmansyah , Heru Widodo, D. M. (2022). Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Veritas, 8(2), 131–135. https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/2066

Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. IJCLC, 2(1), 54–65. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11562

Ansori. (2005). Konsep diskresi kepolisian dalam proses pidana. X(3), 197–199.

Ariman Sitompul, Pagar Hasibuan, M. S. (2021). The Morality Of Law Enforcement Agencies (Police, Prosecutor’s Office, KPK) In Money Laundering With The Origin Of The Corruption. EUROPEAN SCIENCE REVIEW, 9(19), 58.

Ariman Sitompul* Arie Kartika , Windy Sri Wahyuni, M. (2022). Money Laundering Crime In The Perspective Of Islamic Law In The System Of Proof. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial, 19(2), 282. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i2.3920

Ariman Sitompul. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif (Strategi Praktis Penulisan Skripsi,Tesis, Disertasi) (1st ed.). Malang : Mazda Media.

Ariman Sitompul. (2023). Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Serta Penanggulangan Kejahatan di Indonesia (1st ed.). Malang : Mazda Media.

Datu Nur Fathahita, Abd. Asis, M. B. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika. Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 5(1), 70–73. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/35336

Dwiasi Wiyatputera, S.H., S.I.K., M. . (2023). Prinsip Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh anggota Polri dalam Tindakan Kepolisian Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. https://polribelajar.id/prinsip-penggunaan-kekuatan-dan-senjata-api-oleh-anggota-polri-dalam-tindakan-kepolisian/

Edi Saputra Hasibuan, L. S. (2022). Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus Di Tubuh Polri. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12), 18163. https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10841

Ismail, C. (1998). “Polisi: Pengayom v.s. Penindas”,. Jakarta: Jakarta Citra.

Jennex, D. (1992). Ronald Dworkin and the Doctrine of Judicial Disrection.

Ketut, N., & Adnyani, S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. 7(2), 141.

Kurnawan, R. (2023). Timbulkan Kecemburan, Polisi Dilarang Kawal Moge dan Mobil Mewah. https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/15/184039115/timbulkan-kecemburan-polisi-dilarang-kawal-moge-dan-mobil-mewah

Luntungan, B. E. (2023). Tindakan Diskresi Kepolisian Negara RepublikIndonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. Journal Scientia De Lex, 10(4), 5–8. https://unpi.ac.id/ejournal/index.php/scientia/article/view/299

Manalu, S. (2020). Analisis Yuridis Tindakan Diskreasi Kepolisian Pada Tahap Penyeliikan. Fiat Iustiti, 1(1), 109–125.

Muhammad Yusuf Siregar, Z. A. P. (2017). Diskresi Kepolisian Dalam Memberhentikan Perkara Pidana KarenaAdanya Perdamaian Oleh Lembaga Kepolisian Resort LabuhanbatuDilihat Dari Segi Hukum. 5(2), 70–72. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/307

Rahardjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. Kompas, 8.

Ramadhi Kurniawan. (2018). Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal. UJSJ, 2(3), 310.

Rian Septia Kurniawan. (2020). Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum PolsekSimokerto Surabaya. Airlangga Develpment Journal, 4(2), 124–128. https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/23104

Ross. (1959). On Law and Justice. Stevens & Sons Limited, London.

S. Haji, G. Gunarto. (2018). “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah.” Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 56. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2583

Santoso, P. (2020). Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal ( Studi Kasus di Polsek Galur , Kulonprogo ). 1(2), 95–118. https://doi.org/10.18196/jphk.1206

Satjipto Rahardjo. (2007). Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan. Jakarta: Kompas.

Sulaiman. (2023). Diskresi dan Penerapannya. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. https://jdih.babelprov.go.id/diskresi-dan-penerapannya

Supriyanto. (2018). Analisa hukum diskresi polisi pada upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di polres blitar kota. Supremasi, 8(September), 20–25.

Vanya Karunia. (2022). Tugas dan Wewenang Kepolisian. Kompas. https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-dan-wewenang-kepolisian

Wikisource. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_2_Tahun_2002

Yasminingrum. (2007). Sikap Tindak Diskresi Polisi dan Implementasinya. Jurnal Hukum & Dinamika Masyarakat, 5(1), 88.