Effectiveness of government regulation number 35 of 2021 and company regulations on granting sanctions letters to workers at pt X
Keywords:
Legal Effectiveness , Sanctioning Letters, WorkersAbstract
Manpower laws and regulations regarding the granting of sanctions letters to workers at PT. X that violates the provisions in the company regulations and/or employment agreement has not been fully implemented. Given the violation committed by the company by providing sanctions letters in the form of warning letters that are not consecutive to workers. Using non-doctrinal or empirical research methods, the main data sources used are secondary data supported by primary data from interviews with several informants and primary legal materials consisting of laws and regulations (Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation, and PP No. 35 of 2021 concerning PKWT, Outsourcing, Rest Time, and Working Time, and Layoffs). This type of research is doctrinal or juridical normative. The nature of this research is qualitative research. So this paper will analyze how effective PP No. 35 of 2021 and Company Regulations are on granting sanctions letters to workers at PT. X and the factors that play a role in the effectiveness of the rule.
References
Agus, Dede. 2020. ‘ Kedudukan Hukum Surat Peringatan (SP) Dan Skorsing Dalam Proses PHK Buruh/Pekerja’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi., 20.2: 482-489.
Akbar, Taufik, and Slamet. 2017. ‘ “Analisis Disiplin Kerja Karyawan Kontrak Pada PT AT Indonesia Di Karawang.”’, Jurnal Lentera Bisnis , 6.1: 113-130.
Ari Hernawan. 2013. ‘Kompleksitas Permasalahan Dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan Di Indonesia’, Jurnal Hukum Perdata, , 2.1
Azzahra, Farida. 2020. ‘ “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum).” ’, Jurnal Binamulia Hukum, 9.2: 130–32
Darmawan, Gilang, and P.L. Tobing. 2022. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Di PHK Saat Kontrak Sedang Berlangsung (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.SUS-PHI/2019/PN-DPS).’, Jurnal Kewarganegaraan., 6.33: 4859-4863.
Eko Wahyudi. 2016. Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika)
Fathammubina, Rohendra, and Rani Apriani. 2018. ‘ Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja.’, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure. , 3.1: 108-130.
Hernawan, Ari. 2013. ‘ Kompleksitas Permasalahan Dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan Di Indonesia.’, Jurnal Hukum Perdata, 2.1: 16–24
Iswaningsih, May Linda, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2021. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja’, Jurnal Preferensi Hukum, 2.3: 478–84
Jayadi Ahkam. 2015. Memahami Tujuan Penegakan Hukum, Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah (Yogyakarta: Genta Press)
Kaufmann, Christine. 2007. Globalisation and Labour Rights: The Conflict between Core Labour Rights and International Economic Law (Bloomsbury Publishing)
Mani, Nurfatimah. 2019. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan’, Jurnal Media Iuris, 2.3 (Fakultas Hukum-Universitas Airlangga)
Mashari. 2012. ‘ Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non Litigasi Berbasis Nilai Keadilan Sosial’, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41.4: 487–636
Ni’matul Huda. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
Novita, and Ria Ayu. 2017. ‘ Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo’, Diponegoro Law Journa, 6.2: 1–12
Parinduri, Amelia Syafira. 2019. ‘Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing’, Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum, 1.1: 83–103
Prihatin, S Djuni. 2007. ‘Potret Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)’, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 10.3: 325–42
Purnomo, and Chessa Ario Jani. 2018. ‘Union Busting Sebagai Upaya Memahami Dinamika Hukum Pidana Perburuhan, Suatu Tinjauan Studi Socio-Legal.’, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 1.2: 402–22
Rachmat Trijono. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Depok: Papas Sinar Sinanti)
Rahardjo, Satjipto. 1983. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Jakarta: Raja Grafindo)
Soekanto, Soerjono. 1985. Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni, 1985. (Bandung: Alumni)
Suwadji, and Yuniarti Tri. 2019. ‘Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan Bipartit’, Jurnal Ketenagakerjaan, 14.2: 83–97
Suwandi, Fahrul Ramdan, and Dodi Jaya Wardana. 2022. ‘ASPEK HUKUM KEBERLAKUAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN KERJA’, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2.1: 251–62
Tantimin, Tantimin, and Elizabeth Sinukaban. 2021. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia’, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8.3: 395–406
Usman, Sabian. 2009. . . Dasar-Dasar Sosiologi. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
Wahjono, Padmo. 2015. . . Ilmu Negara Suatu Sistematik Dan Penjelasan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada )
Yudho Winarno, and Heri Tjandrasari. 1987. ‘ Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan. Vol. 17. No. 1 (1987) Hlm. 57-63, 17.1: 57–63
